MENGAPA PERLU PENGAWASAN. (1)

MENGAPA  PERLU  PENGAWASAN. (1)

By. Ulunbenua.

Mungkin di beberapa kalangan Masyarakat telah bosan ataupun telah jenuh, mendengarkan  segala sesuatu yang berbau Teoritis, Konsep-konsep, lebih spesifik jika berbicara  tentang Kepemerintahan yang baik atau Good Governent ( GG ). Hal ini ada juga benarnya  karena sejak di gulirkan konsep ini belum sepenuhnya menunjukan hasil yang signifikan bahkan pergerakannya juga terasa masih belum maksimal.

Kita tidak perlu apatis yg berlebihan terhadap hal-haltersebut di atas, walaupun disadari Masyarakat saat ini memerlukan BUKTI NYATA  dari sebuah teori atau konsep yang ditawarkan itu,  cukup beralasan pula jika terus dan terus Pemerintah mengupayakan  beberapa model penerapan di daerah khususnya dalam konteks Otonomi Daerah.  Sebagai gambaran saja  pada tahun 2004 yang lalu telah dikeluarkan  Instruksi Presiden No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Senada Inpres tsb. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  telah membuat sebuah model yang disebut  “ ISLAND OF INTEGRITY “.

GG  bukanlah hanya milik Pemerintah saja, seperti diketahui pula bahwa pelaku pembangunan  terdiri dari beberapa Domain, setidaknya ada 3 (tiga) Domain  GG :

  1. Domain Pemerintah  : berfungsi untuk menciptakan kondisi Politik dan hukum agar  benar – benar  kondusif.
  2. Domain Swasta/Dunia usaha : berfungsi turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat.
  3. Domain Masyarakat : berfungsi untuk menciptakan Partisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial  dan politik.

Ketiga Domain di atas, diharapkan benar-benar mampu memberikan  kontribusi nyata dalam bersama – sama mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik.

Ledakan besar dari sebuah Reformasi diharapkan mampu mempengaruhi Kinerja para Birokrat,  Reformasi Birokrasi selayaknya di tujukan pada Pola fikir, pola Manajemen maupun Culturalset.  Saat ini tengah diterapkan  Manajemen Berbasis Kinerja, hal ini diharapkan akan bermuara pada sebuah pelayan prima kepada masyarakat , singkat kata bahwa aparatur negara adalah Pelayan/Abdi masyarakat, sehingga masyarakat  terlayani menjadi Puas dan Senang , dengan demikian semua aparatur Negara senantiasa menciptakan kemudahan-kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Masih dalam ranahnya GG, bahwa beberapa tahun terakhir ini Pemerintah sangat serius memerangi Kolusi Korupsi dan Nepotisme ( KKN), baik Pemerintah pusat maupun Pemerintahan Provinsi , dan Kabupaten/kota. Berasumsi dari adanya temuan-temuan  atas kerugian negara  atau penyimpangan-penyimpangan, sehingga sangat dirasakan sangat mempengaruhi jalannya sebuah pemerintahan, sehingga Kemeneg PAN  bekerjasama dengan KPK , membuat kesepakatan dalam program  mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik, tindak lanjut kesepakatan itu diantaranya ditetapkan Daerah-daerah tertentu sebagai daerah percontohan , yang dinamai Island of Integrity.

Program utama Island of Integrity, antara lain menerapkan  Manajemen Pemerintah yang berbasis kinerja, reformasi pelayanan publik, pencegahan korupsi pada proses pengadaan  barang dan jasa , peningkatan kesadaran anti korupsi pada aparatur dan masyarakat , peningkatan penanganan pengaduan masyarakat , peningkatan  kemampuan teknis aparatur  dan peningkatan  kapasitas daerah ( meliputi Kelembagaan, Tata laksana dan Kesejahteraan aparatur.

Hal – hal tersebut di atas merupakan niat baik Pemerintah untuk terus memperbaiki sistem,  Mekanisme , alur  dll. Agar dalam waktu singkat Pemberantasan Korupsi terlaksana secara signifikan berkurang.  Senada hal-hal yang dikristalisasikan dalam  sistem, model , mekanisme tersebut secara teoritis sudah cukup baik,namun yang sangat penting adalah kembali kepada  MORAL, ETIKA dan PENEGAKAN HUKUM  yang tegas  dalam penerapannya disemua sendi kehidupan Birokrasi dan Masyarakat.

BERANTAS KORUPSI

Bukti nyata  bahwa pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan Pemberantasan Korupsi yaitu dengan lahirnya INPRES No.5  Tahun  2004  dan beberapa Regulasi Lainnya yang senada untuk memberantas Korupsi.

Dikutip dari pendapat Menpan, beliau mengatakan  ada 5(lima) Langkah pemberantasan Korupsi :

  1. Perlu ada Political Will Pemerintah  dan Komitmen yang kuat
  2. Harus  dihindari peraturan yang tumpangtindih atau Duplikatif,
  3. Harus ada persamaan persepsi ttg korupsi dan pemberantasannya,
  4. Maksimalkan pemenfaatan Teknologi Informasi dan
  5. Pembenahan Criminal justice system.

Dalam upaya  pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi domainnya pemerintah  saja, bahkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat mempengaruhi pemberantasan korupsi itu. Tidak perlu memandang Korupsi hanya dari  sudut sebuah “ kasus” jika sudut pandang ini dipakai, maka akan mengundang tindakan pemberantasan korupsi yang sporadis, jika ini juga dianggap efektif  tentunya hanya semacam teori Gunung es/ Iceberg, yang terlihat hanyalah puncaknya saja, sedangkan dasarnya tetap menggantung di bawah permukaan air.

Tentulah lebih baik, jika memperhatikan pemberantasan korupsi  dari  kesinambungan dan keterkaitannya dengan pokok atau sumber masalah, maka penindakan kasus korupsi dengan gerakan sistematis dan menyeluruh perlu berkesinambungan  dalam pelaksanaannya.

PENDEKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Jika kita menyimak salah satu lagu, yang di lantunkan oleh Crisye, bait syairnya antara lain  “… seandainya tak ada surga dan neraka, apakah kita masih mau sujud kepada Nya…” memaknai bait syair lagu ini,kalau boleh dimaknai dalam sebuah analogi, menjadi  “ seandainya tidak ada pengawasan/pemeriksaan apakah kita masih berprilaku menyimpang dan Korup.”

Pertanyaan dalam sebuah analogi tersebut di atas , sebenarnya tidak perlu dijawab, cukuplah direnungkan atau dicamkan dalam hati kecil yang paling dalam, karena bermula dari keikhlasan hati serta kejujuran sikap sembari memohon ridho dari yang Maha Kuasa,  niscaya semua akan menjadi lebih baik.

Terlepas dari konteks analogi syair di atas, secara empiris atau keilmuan, memang masih diperlukan sebuah pendekatan Pengawasan, apa  maknanya pendekatan itu, tentunyadiharapkan mampu Mendeteksi lebih dini gejala-gejala ataupun indikasi-indikasi yang mengarah padan sumber permasalahan dan  penanganannyapun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menggunakan aturan-aturan yang berkenaan dengan permasahannya.

Kalau masih ingin berasumsi ataupun ingin mengambilsebuah filosofi sederhana, kita semua tentu paham apa yang disebut” Kereta Api”dan “ Jalan Tol “ di ibaratkan rel Kereta api  dan Jalan Tol  adalah semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perbandingannya ; Jika kereta api bisa melaju karena di atur oleh rel kereta, dan sesama kereta api tidak bisa salingmendahului di jalur rel yang sama, kiasan ini sebut saja zaman dahulu. Jika Jalan Tol saat ini kendaraan boleh saling mendahului agar cepat sampai di tujuan, dengan sebuah catatan patuhi aturan yang berlaku di jalan tol itu, silahkan geber gas sekencang yang diinginkan pengemudinya. Makna hakikinya silahkan berkarya,bekerja saling berkompetisi satu sama lain dalam mencapai visi dan misi yang sdh di tetapkan, asal tetap pada koridor aturan.

SINKRONISASI  IMPLEMENTASI

Terkadang ada Keluhan maupun pertanyaan “ Kenapa ..ya..? baru saja diperiksa, datang lagi pemeriksa yang lainnya “

Hal tersebut di atas  bagi Obrik ( Objek Pemeriksaan ) dirasakan sangat membingungkan , membosankan, melelahkan dst.nya.  Jika ditelusuri dan ditilik semua  regulasi yang ada, terlihat semua lembaga/departemen memiliki Aparatur Pengawasan Internal yang berfungsi untuk membina dan mengawasi sesuai tugas , fungsi  dan kewenangan masing-masing.

Lembaga pengawasan disetiap departemen maupun di lingkup Pemerintah Daerah sendiri di harapkan benar-benar mampu berperan sebagai pengendali internal  yang secara aktif memberikan peringatan dini.

Kesuksesan sesungguhnya dari sebuah pengawasan internal,  bukanlah dari banyaknya  Temuan  atau  berlembar-lembarnya temuan Penyimpangan pengelolaan Keuangan, maupun berderetnya penyimpangan  Pengelolaan urusan Pemerintahan. Temuan itu adalah semua hal yang sudah terjadi, bukan pula berarti dilewatkan begitu saja tanpa memberikan sebuah penekanan, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Sekurang-kurang memiliki niat baik untuk memperbaiki dan tidak berulang lagi.

Sukses yang sebenarnya dari sebuah pengawasan  adalah  manakala mampu menekan bahkan meniadakan penyimpangan-penyimpangan dengan menggunakan berbagai instrument yang dipandang efektif.

Persoalan overlapping sebuah pemeriksaan, berdasarkan aturan yang ada sebenarnya tidak akan pernah terjadi, sebagaimana termaktub dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimaknai bahwa Pengawasan semestinya dilakukan secara berjenjang  dari pemerintah pusat sampai dengan tingkat kelurahan dan desa.

UU 32/2004 itu sendiri mengatur dalam sistem Pemerintahan Daerah  terdapat sebuah hubungan Administrasi  dan hubungan Kewilayahan  antar tingkatan pemerintahan , masih dalam konteks diatas bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berada dalam Pembinaan dan Pengawasan Gubernur  sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Sistem berjenjang  atau tingkatan dalam Pembinaan dan Pengawsan sebenarnya cukup beralasan , karena tidak mungkin entitas pemerintahan untuk melakukan pengawasan dirinya sendiri,berbeda dengan mengendalikan Manajemen atau Internal Manajemen.

Ada beberapa penekanan dari Mendagri  dalam Rakorwasdanas Tahun 2008 di Jakarta, antara lain mengatakan :

Berbagai regulasi yang ditetapkan oleh semua departemen dan Lembaga Pemerintan Non Kementerian , agar selalu dalam konteks Semangat Otonomi Daerah. Disisi lain, berbagai Perda yang ditetapkan oleh Provinsi dan Kab./Kota juga harus mampu mendorong efektifitas pencapaian Otda, termasuk dalam mengantisipasi dan menyiasati dampak resesi global. (bersambung)

Satu Tanggapan

  1. gimana cara menindak lanjut terhadap orang yang melakukan penyimpangan dalam penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan daerah pada atasan and apa aja tupoksi inspektorat pada pusat dan daerah…..saya ingin sekali menindak lanjut org2 yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan daerah….thks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: